Gelar Sharing Session dan Kuliah Umum di Unmer Malang, Pemuda Papua dan Advokat S.A.L & Co Bedah Hukum Adat, Perda, hingga Konflik Agraria dan Suku di Mimika

Mahasiswa dan Pemuda Papua menggelar Kuliah Umum & Sharing Session di Unmer Malang bersama R. Salman Al Farisi, S.H., (Founder S.A.L & Co Law Office) dan Arinus Wamang. Diskusi membedah hukum adat, isu agraria, serta urgensi Perda MHA di Mimika demi keadilan masyarakat adat Papua.

MALANG – Forum akademis yang diinisiasi oleh Mahasiswa dan Pemuda Papua sukses dilaksanakan di Universitas Merdeka (Unmer) Malang. Berlokasi di Gedung Rektorat Unmer Malang, kegiatan berupa Kuliah Umum dan Sharing Session ini berlangsung interaktif mulai pukul 16.00 hingga 18.00 WIB.

Dalam forum akademis ini, Mahasiswa dan Pemuda Papua mengundang secara khusus R. Salman Al Farisi, S.H., Advokat sekaligus Founder dari S.A.L & Co Law Office, sebagai pemateri utama (speaker) guna membedah dimensi hukum serta realita di lapangan terkait hukum adat dan konflik agraria di Papua. Jalannya diskusi dipandu dan diarahkan langsung oleh Arinus Wamang selaku pengarah sekaligus moderator.

Mengacu pada materi kajian "Hukum Adat Indonesia dan Implementasinya di Mimika Papua", Salman Al Farisi memaparkan hakikat hukum adat yang bersifat komunal, religio-magis, kontan, dan visual, serta kedudukannya dalam sistem hukum nasional. Meskipun landasan konstitusional pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) telah diatur dalam Pasal 18B dan 28I UUD 1945, UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua No. 2/2021, hingga UU Pokok Agraria, pengakuannya di lapangan masih bersifat bersyarat (conditional recognition) dan kerap terganjal prosedur birokrasi, seperti syarat Peraturan Daerah (Perda).

Di bawah panduan moderator Arinus Wamang, diskusi menajam pada pemicu utama konflik agraria dan sosial di Kabupaten Mimika, yakni akibat masih lemahnya payung hukum di tingkat daerah. Forum menguraikan bagaimana persinggungan dua suku utama Suku Amungme di wilayah pegunungan dan Suku Kamoro di wilayah pesisir dengan aktivitas industri ekstraktif sering kali mengancam ruang hidup mereka. Lambatnya penetapan Perda Pengakuan MHA serta minimnya perlindungan kearifan lokal seperti tradisi Sasi kian memperbesar potensi konflik sosial.

Melalui kacamata Critical Legal Studies dan konsep Living Law dari Eugen Ehrlich, Salman Al Farisi menegaskan bahwa hukum tidak boleh sekadar berpihak pada regulasi formal demi investasi, melainkan wajib menghadirkan keadilan substantif (Gerechtigkeit) bagi masyarakat adat yang terdampak.

Dari hasil pemikiran bersama ini, Mahasiswa dan Pemuda Papua merumuskan tiga rekomendasi strategis:

• Percepatan Regulasi Daerah: Mendorong Pemerintah Kabupaten Mimika untuk segera mempercepat pembentukan Panitia MHA dan memproses Perda Pengakuan MHA Amungme dan Kamoro secara partisipatif.
• Penguatan Restorative Justice: Mendorong aparat penegak hukum (Polri dan Kejaksaan) untuk mengadopsi mekanisme peradilan adat Papua dalam menangani perkara perdata dan pidana ringan.
• Integrasi Hak Ulayat dalam RTRW: Menegaskan pentingnya penerapannya prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dengan melibatkan perempuan adat, serta mengintegrasikan hak ulayat ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Melalui kegiatan ini, Mahasiswa dan Pemuda Papua berharap kolaborasi bersama praktisi hukum serta dukungan kemitraan kampus seperti Unmer Malang dapat terus memacu gerakan kritis dalam mengawal hak-hak masyarakat adat di Tanah Papua.