Dualisme Pengaturan Pendidikan Advokat: Pertentangan Norma Antara Undang-Undang Advokat dan Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019

Pertentangan Hukum UU Advokat, Permenristekdikti & Putusan MK

Pertentangan Hukum UU Advokat, Permenristekdikti & Putusan MK

Dinamika hukum keprofesian di Indonesia kembali diuji melalui hadirnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019). Di satu sisi, regulasi ini diniatkan sebagai langkah standardisasi akademis bagi calon penegak hukum melalui jalur pendidikan tinggi formal. Namun, di sisi lain, substansi yang diatur di dalamnya memicu pertentangan norma (norm conflict) yang fundamental terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Pertentangan ini tidak hanya mencakup wilayah kewenangan penyelenggaraan, melainkan juga menyentuh aspek doktrinal perihal independensi organisasi profesi (officium nobile) serta tata susunan perundang-undangan (stufenbau theory).

1. Tipologi Pertentangan Substantif Antara Permenristekdikti No. 5/2019 dan UU AdvokatAnatomi konflik hukum antara kedua produk regulasi ini terpetakan secara jelas dalam beberapa poin krusial yang menyangkut syarat, penyelenggara, serta keabsahan sertifikasi profesi advokat.a. Kelembagaan dan Wewenang Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 2 ayat (1) UU Advokat secara eksplisit menetapkan bahwa yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh Organisasi Advokat. Konstruksi hukum ini memberikan mandat monopoli organisatoris kepada Organisasi Advokat. Sebaliknya, Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 menggeser titik berat penyelenggaraan kepada Perguruan Tinggi (Fakultas Hukum berakreditasi minimal B/Baik Sekali) yang bekerja sama dengan Organisasi Advokat. Perubahan posisi ini memosisikan organisasi profesi sekadar sebagai mitra, bukan penyelenggara utama sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang.b. Beban Belajar, Masa Studi, dan Kualifikasi Kelulusan UU Advokat tidak mengatur secara rigid durasi semester maupun Satuan Kredit Semester (SKS) untuk PKPA, melainkan menyerahkan kurikulum dan standar kelulusan pada mekanisme internal organisasi profesi beserta ujian profesi advokat (UPA). Sebaliknya, Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 menetapkan beban belajar formal minimal 24 SKS dengan masa studi paling cepat 2 (dua) semester dan paling lama 6 (enam) semester, serta syarat Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00. Dualisme kriteria ini menciptakan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) mengenai standar sah bagi seorang calon advokat untuk mengikuti pengangkatan dan sumpah.c. Hak Pemberian Gelar Profesi dan Sertifikasi Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 menyebutkan bahwa lulusan Program Profesi Advokat (PPA) berhak memperoleh gelar profesi advokat dari perguruan tinggi serta sertifikasi dari Organisasi Advokat. Ketentuan ini memicu persoalan dogmatis, sebab status "Advokat" menurut Pasal 1 angka 1 UU Advokat adalah wewenang pengangkatan yang melekat pada organisasi profesi melalui mekanisme sumpah di Pengadilan Tinggi (Pasal 4 ayat (1) UU Advokat), bukan gelar akademis atau gelar profesi yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi.
2. Tinjauan Hukum dan Analisis Kritis Pertentangan NormaMenguji pertentangan ini memerlukan pendekatan teori hukum tata negara dan hukum administrasi negara guna menilai derajat keberlakuan (validity) dari masing-masing aturan.a. Penerapan Asas Hierarki Hukum (Lex Superior Derogat Legi Inferiori) Berdasarkan Teori Jenjang Norma (Stufenbau Theory) dari Hans Kelsen serta ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), kedudukan Undang-Undang berada jauh di atas Peraturan Menteri. Berdasarkan asas lex superior derogat legi inferiori, Peraturan Menteri tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Ketika Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 mereduksi atau mengubah wewenang atributif Organisasi Advokat yang dijamin oleh UU Advokat, maka secara hukum materiil ketentuan dalam Peraturan Menteri tersebut cacat hukum (unlawful) dan batal demi hukum (null and void).b. Wewenang Atributif versus Delegasi Regulasi Wewenang Organisasi Advokat dalam mengolah PKPA dan menguji calon advokat merupakan wewenang atributif yang diberikan langsung oleh Pembentuk Undang-Undang melalui UU No. 18 Tahun 2003. Kementerian Pendidikan tidak memiliki delegasi kewenangan (delegated legislation) dari UU Advokat untuk mengatur tata cara pendidikan profesi advokat. Aturan menteri hanya berdasar pada UU Pendidikan Tinggi, yang seharusnya berharmonisasi dan tidak menerobos ranah independensi organ state auxiliary seperti Organisasi Advokat.c. Implikasi Terhadap Prinsip Officium Nobile dan Independensi Advokat Advokat merupakan pilar penegak hukum yang bebas dan mandiri (officium nobile). Campur tangan pemerintah yang terlalu jauh dalam menentukan syarat kelulusan dan bentuk pendidikan advokat berpotensi menggerus independensi profesi. Jika pendaftaran, kurikulum, dan kelulusan advokat dikontrol ketat oleh kementerian eksekutif melalui perguruan tinggi, maka fungsi kritis advokat dalam mengawal penegakan hukum dan menyeimbangkan kekuasaan negara berisiko melemah.
3. Kesimpulan dan Solusi KonstruktifPertentangan antara Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 dan UU Advokat menggambarkan belum terintegrasikannya politik hukum pendidikan profesi dengan hukum keprofesian di Indonesia.a. Kebutuhan Judicial Review dan Harmonisasi Regulasi Langkah hukum yang ideal untuk menyelesaikan pertentangan ini adalah mengajukan uji materiil (judicial review) atas Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 ke Mahkamah Agung, atau mendorong Pemerintah untuk melakukan revisi/pencabutan guna menyesuaikan kembali dengan semangat UU Advokat.b. Formula Kemitraan Sinergis Tanpa Mengabaikan Wewenang Atributif Perguruan tinggi dan Organisasi Advokat idealnya membangun pola kemitraan strategis dalam porsi yang tepat: perguruan tinggi menyediakan sarana dan mutu akademis, sedangkan Organisasi Advokat memegang kendali penuh atas penentuan standar keprofesian, pengujian, dan pengangkatan. Sinergi ini harus diletakkan dalam kerangka regulasi yang selaras tanpa melanggar prinsip lex superior derogat legi inferiori.

Dinamika hukum keprofesian di Indonesia kembali diuji melalui hadirnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019). Di satu sisi, regulasi ini diniatkan sebagai langkah standardisasi akademis bagi calon penegak hukum melalui jalur pendidikan tinggi formal. Namun, di sisi lain, substansi yang diatur di dalamnya memicu pertentangan norma (norm conflict) yang fundamental terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Pertentangan ini tidak hanya mencakup wilayah kewenangan penyelenggaraan, melainkan juga bertolak belakang dengan pendirian yurisprudensi Mahkamah Konstitusi (MK) serta doktrin Stufenbau theory.

1. Tipologi Pertentangan Substantif Antara Permenristekdikti No. 5/2019 dan UU AdvokatAnatomi konflik hukum antara kedua produk regulasi ini terpetakan secara jelas dalam beberapa poin krusial yang menyangkut syarat, penyelenggara, serta keabsahan sertifikasi profesi advokat.a. Kelembagaan dan Wewenang Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 2 ayat (1) UU Advokat secara eksplisit menetapkan bahwa yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh Organisasi Advokat. Konstruksi hukum ini memberikan mandat monopoli organisatoris kepada Organisasi Advokat. Sebaliknya, Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 menggeser titik berat penyelenggaraan kepada Perguruan Tinggi (Fakultas Hukum berakreditasi minimal B/Baik Sekali) yang bekerja sama dengan Organisasi Advokat. Perubahan posisi ini memosisikan organisasi profesi sekadar sebagai mitra, bukan penyelenggara utama sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang.b. Beban Belajar, Masa Studi, dan Kualifikasi Kelulusan UU Advokat tidak mengatur secara rigid durasi semester maupun Satuan Kredit Semester (SKS) untuk PKPA, melainkan menyerahkan kurikulum dan standar kelulusan pada mekanisme internal organisasi profesi beserta ujian profesi advokat (UPA). Sebaliknya, Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 menetapkan beban belajar formal minimal 24 SKS dengan masa studi paling cepat 2 (dua) semester dan paling lama 6 (enam) semester, serta syarat Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00. Dualisme kriteria ini menciptakan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) mengenai standar sah bagi seorang calon advokat untuk mengikuti pengangkatan dan sumpah.c. Hak Pemberian Gelar Profesi dan Sertifikasi Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 menyebutkan bahwa lulusan Program Profesi Advokat (PPA) berhak memperoleh gelar profesi advokat dari perguruan tinggi serta sertifikasi dari Organisasi Advokat. Ketentuan ini memicu persoalan dogmatis, sebab status "Advokat" menurut Pasal 1 angka 1 UU Advokat adalah wewenang pengangkatan yang melekat pada organisasi profesi melalui mekanisme sumpah di Pengadilan Tinggi (Pasal 4 ayat (1) UU Advokat), bukan gelar akademis atau gelar profesi yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi.
2. Pemaknaan Konstitusional Melalui Yurisprudensi Mahkamah KonstitusiKonstruksi kewenangan Organisasi Advokat dan pola hubungan kemitraan dengan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan PKPA telah berulang kali diuji dan dikristalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui beberapa putusan monumental.a. Putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004 dan Putusan MK Nomor 66/PUU-VIII/2010 Melalui Putusan Nomor 006/PUU-II/2004, Mahkamah Konstitusi menegaskan status Organisasi Advokat sebagai organ negara bebas (state auxiliary organ) yang memiliki kewenangan atributif dari undang-undang untuk menyelenggarakan PKPA, menguji, dan mengusulkan pengangkatan advokat. Lebih lanjut, dalam Putusan Nomor 66/PUU-VIII/2010, MK menyatakan bahwa penyelenggaraan PKPA harus dilakukan oleh Organisasi Advokat, di mana kerja sama dengan perguruan tinggi hukum sifatnya adalah sinergi pelaksanaan (cooperation), bukan pengambilalihan wewenang pokok penyelenggaraan oleh perguruan tinggi.b. Putusan MK Nomor 95/PUU-XIV/2016: Batas Konstitusional Sinergi PKPA Penegasan paling krusial teercermin dalam Putusan MK Nomor 95/PUU-XIV/2016. Dalam amar dan pertimbangan hukumnya, MK secara tegas menyatakan bahwa kewenangan untuk menyelenggarakan PKPA berada pada Organisasi Advokat dengan kewajiban bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya terakreditasi. Pendirian MK ini memosisikan Organisasi Advokat sebagai pemegang kewenangan utama (subjek hukum penanggung jawab), sedangkan perguruan tinggi berkedudukan sebagai mitra akademis guna menjaga mutu. Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 yang menempatkan perguruan tinggi sebagai penyelenggara utama PPA jelas menabrak tafsir konstitusional yang telah ditetapkan oleh MK.
3. Tinjauan Hukum dan Analisis Kritis Pertentangan NormaMenguji pertentangan ini memerlukan pendekatan teori hukum tata negara dan hukum administrasi negara guna menilai derajat keberlakuan (validity) dari masing-masing aturan.a. Penerapan Asas Hierarki Hukum (Lex Superior Derogat Legi Inferiori) Berdasarkan Teori Jenjang Norma (Stufenbau Theory) dari Hans Kelsen serta ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), kedudukan Undang-Undang berada jauh di atas Peraturan Menteri. Berdasarkan asas lex superior derogat legi inferiori, Peraturan Menteri tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Ketika Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 mereduksi wewenang atributif Organisasi Advokat yang dijamin UU Advokat dan diamankan oleh Putusan MK, maka secara hukum materiil ketentuan dalam Peraturan Menteri tersebut cacat hukum (unlawful) dan batal demi hukum (null and void).b. Wewenang Atributif versus Delegasi Regulasi Wewenang Organisasi Advokat dalam mengelola PKPA dan menguji calon advokat merupakan wewenang atributif yang diberikan langsung oleh Pembentuk Undang-Undang melalui UU No. 18 Tahun 2003. Kementerian Pendidikan tidak memiliki delegasi kewenangan (delegated legislation) dari UU Advokat untuk mengatur tata cara pendidikan profesi advokat. Aturan menteri hanya berdasar pada UU Pendidikan Tinggi, yang seharusnya berharmonisasi dan tidak menerobos ranah independensi organ state auxiliary seperti Organisasi Advokat.c. Implikasi Terhadap Prinsip Officium Nobile dan Independensi Advokat Advokat merupakan pilar penegak hukum yang bebas dan mandiri (officium nobile). Campur tangan pemerintah yang terlalu jauh dalam menentukan syarat kelulusan dan bentuk pendidikan advokat berpotensi menggerus independensi profesi. Jika pendaftaran, kurikulum, dan kelulusan advokat dikontrol ketat oleh kementerian eksekutif melalui perguruan tinggi, maka fungsi kritis advokat dalam mengawal penegakan hukum dan menyeimbangkan kekuasaan negara berisiko melemah.
4. Kesimpulan dan Solusi KonstruktifPertentangan antara Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019, UU Advokat, dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi menggambarkan belum terintegrasikannya politik hukum pendidikan profesi dengan hukum keprofesian di Indonesia.a. Kebutuhan Judicial Review dan Harmonisasi Regulasi Langkah hukum yang ideal untuk menyelesaikan pertentangan ini adalah mengajukan uji materiil (judicial review) atas Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 ke Mahkamah Agung, atau mendorong Pemerintah untuk melakukan revisi/pencabutan guna menyesuaikan kembali dengan semangat UU Advokat dan pertimbangan hukum Putusan MK No. 95/PUU-XIV/2016.b. Formula Kemitraan Sinergis Tanpa Mengabaikan Wewenang Atributif Perguruan tinggi dan Organisasi Advokat idealnya membangun pola kemitraan strategis dalam porsi yang tepat: perguruan tinggi menyediakan sarana dan mutu akademis, sedangkan Organisasi Advokat memegang kendali penuh atas penentuan standar keprofesian, pengujian, dan pengangkatan. Sinergi ini harus diletakkan dalam kerangka regulasi yang selaras tanpa melanggar prinsip lex superior derogat legi inferiori.

Referensi / Daftar Pustaka

• Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49.
• Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.
• Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2019). Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019.
• Kelsen, H. (1945). General Theory of Law and State. Cambridge: Harvard University Press.
• Harahap, M. Y. (2009). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
• Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49.Republik Indonesia. (2011).
• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.
• Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 006/PUU-II/2004.Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 66/PUU-VIII/2010.
• Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 95/PUU-XIV/2016.Kelsen, H. (1945). General Theory of Law and State. Cambridge: Harvard University Press.