Tipologi dan Formulasi Hukum Tindak Pidana Pelindungan Data Pribadi dalam Kerangka Hukum Indonesia

Pahami jenis tindak pidana pelindungan data pribadi menurut UU PDP No. 27/2022, ancaman sanksi pidana, hingga pertanggungjawaban korporasi secara komprehensif.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menandai transformasi signifikan dalam tatanan hukum pidana Indonesia. Perkembangan teknologi informasi yang masif telah menggeser kedudukan data pribadi dari sekadar entitas administratif menjadi aset berharga yang rentan terhadap eksplorasi eksploitatif. Dalam doktrin hukum modern, pelindungan data pribadi berakar pada hak atas keleluasaan pribadi (Right to Privacy) sebagaimana dirumuskan oleh Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis (1890). Gagasan ini memunculkan doktrin Informational Self-Determination, yakni hak konstitusional individu untuk menentukan, mengontrol, serta membatasi penggunaan informasi dirinya oleh pihak lain.
Kehadiran UU PDP mengkristalkan norma pidana materiil tersendiri (sui generis) yang mengategorikan perbuatan-perbuatan terlarang atas data pribadi, memperluas subjek hukum, serta menetapkan sanksi hukum yang tegas. Penulisan ini menguraikan secara deskriptif tipologi kejahatan data pribadi, kerangka pidana korporasi, serta refleksi penegakan hukumnya.

Tipologi dan Formulasi Tindak Pidana Pelindungan Data Pribadi :

UU PDP secara tegas memisahkan sanksi administratif dengan sanksi pidana (strafbaar feit) yang diatur dalam Bab XIII (Larangan dalam Penggunaan Data Pribadi) serta Bab XIV (Ketentuan Pidana). Klasifikasi kejahatan ini didasarkan pada bentuk tindakan akses ilegal dan pemrosesan tanpa hak atas data pribadi milik orang lain.
a. Perolehan atau Pengumpulan Data Pribadi Secara Melawan Hukum (Unlawful Obtaining)Tindak pidana ini mencakup perbuatan mengambil, memanen, mencuri, atau mengumpulkan data pribadi tanpa izin subjek data maupun tanpa dasar pemrosesan yang sah (lawful basis). Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) jo. Pasal 67 ayat (1) UU PDP, perbuatan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Unsur subjektif kejahatan ini menuntut adanya kesengajaan, sifat melawan hukum, serta maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Sementara itu, unsur objektifnya terpenuhi apabila perolehan data tersebut menimbulkan kerugian bagi subjek data pribadi.
b. Pengungkapan Data Pribadi Secara Melawan Hukum (Unlawful Disclosure)Kejahatan ini terjadi ketika seseorang atau badan hukum menyebarluaskan, membocorkan, atau mempublikasikan data pribadi tanpa otoritas hukum atau persetujuan eksplisit dari pemilik data. Sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) jo. Pasal 67 ayat (2) UU PDP, perbuatan ini diancam sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Tindakan ini memiliki dampak destruktif terhadap reputasi, privasi finansial, serta keamanan personal subjek data.
c. Penggunaan Data Pribadi Secara Melawan Hukum (Unlawful Use)Bentuk kejahatan ini merujuk pada pemanfaatan data pribadi—baik yang diperoleh secara sah maupun tidak sah—untuk tujuan yang menyimpang dari maksud awal pengumpulan (purpose limitation) atau yang bertentangan dengan hukum. Norma ini diatur dalam Pasal 65 ayat (3) jo. Pasal 67 ayat (3) UU PDP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Contoh konkret kejahatan ini mencakup eksploitasi profil data untuk telemarketing pemaksaan atau manipulasi informasi.
d. Pemalsuan Data Pribadi (Falsification of Personal Data)Kategori ini merupakan kualifikasi kejahatan terberat dalam UU PDP, mencakup manipulasi, rekayasa, atau pemalsuan data pribadi yang ditujukan untuk memperdaya pihak lain demi keuntungan ekonomis atau pencurian identitas (identity fraud). Merujuk pada Pasal 66 jo. Pasal 68 UU PDP, perbuatan ini diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Unsur utama kejahatan ini terletak pada timbulnya potensi atau kerugian aktual bagi orang lain akibat penggunaan data fiktif tersebut.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi :

UU PDP menandai pergeseran doktrinal yang signifikan dengan menetapkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban langsung.
a. Subjek dan Kriteria Pidana KorporasiBerdasarkan Pasal 69 dan Pasal 70 UU PDP, tindak pidana dianggap dilakukan oleh korporasi apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh pengurus, pemegang kuasa, perwakilan, atau pekerja yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, atau dalam rangka mewujudkan tujuan korporasi dalam lingkup usahanya.
b. Sanksi Pidana bagi KorporasiSanksi pokok yang dijatuhkan kepada korporasi berupa pidana denda paling banyak 10 (sepuluh) kali lipat dari maksimum ancaman denda pidana perorangan. Selain denda, korporasi dapat dikenakan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan atau aset hasil kejahatan, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembubaran korporasi, hingga kewajiban pembayaran ganti rugi (restitution).

Refleksi dan Catatan Kritis Penegakan Hukum :

Konstruksi pidana dalam UU PDP berfungsi melengkapi rejim hukum siber Indonesia yang telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).
a. Pembuktian Niat Jahat (Mens Rea)Tantangan utama penegakan hukum UU PDP terletak pada kemampuan aparat penegak hukum memisahkan antara kegagalan teknis/kelalaian administratif (administrative negligence) dengan niat jahat (mens rea) dalam tindak pidana. Sanksi pidana harus ditempatkan sebagai sarana terakhir (ultimum remedium) untuk mencegah pencederaan terhadap prinsip kepastian hukum bagi pengendali data yang telah menjalankan standar keamanan memadai.
b. Implikasi Kebijakan Hukum PidanaPenerapan sanksi akumulatif-alternatif yang dikombinasikan dengan pemberatan bagi korporasi diharapkan mampu menciptakan daya cegah (deterrence effect) yang efektif. Kehadiran UU PDP pada akhirnya menegaskan komitmen negara dalam memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap hak-hak digital warga negara.

Referensi / Daftar Pustaka

• Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207.
  
• Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 14.
  
• Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
  
• Warren, S. D., & Brandeis, L. D. (1890). The Right to Privacy. Harvard Law Review, 4(5), 193–220.
  
• Sitompul, J. (2012). Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Hukum Pidana. Jakarta: Tatanusa.