Kerangka Hukum dan Urgensi Legitimasi Pendirian Startup di Indonesia

Mendirikan startup membutuhkan kehati-hatian hukum sejak tahap awal. Tiga aspek hukum krusial meliputi legalitas struktur badan hukum dan struktur permodalan, perlindungan aset kekayaan intelektual, serta kepatuhan regulasi operasional dan pelindungan data pribadi untuk mitigasi risiko hukum.

Perkembangan ekosistem bisnis berbasis teknologi (startup) di Indonesia menuntut para pendiri (founders) untuk tidak hanya berfokus pada inovasi produk dan akuisisi pasar, melainkan juga pada fondasi hukum yang kokoh. Dalam doktrin hukum perusahaan (corporate law), pendirian suatu entitas bisnis merupakan perbuatan hukum yang melahirkan subjek hukum baru berupa badan hukum (legal entity) yang mandiri. Kegagalan dalam mengidentifikasi serta mematuhi norma hukum sejak tahap awal (early stage) kerap menjadi faktor utama kegagalan startup, baik akibat konflik internal pendiri, sengketa kepemilikan aset, hingga sanksi regulator.

Pengaturan mengenai pendirian dan tata kelola entitas bisnis di Indonesia berlandaskan pada asas-asas hukum keperdataan dan korporasi, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Secara akademis dan praktis, terdapat tiga aspek hukum mendasar yang wajib dipenuhi oleh para pendiri dalam mendirikan dan mengembangkan startup:

1. Legalitas Entitas Bisnis, Struktur Permodalan, dan Hubungan Antar-PendiriTahap awal pendirian startup membutuhkan kepastian hukum mengenai kedudukan subjek hukum entitas bisnis serta kejelasan hak dan kewajiban para pendiri.a. Pemilihan Bentuk Badan Hukum Berdasarkan doktrin Separate Legal Entity, Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk badan hukum yang paling ideal bagi startup. Sesuai Pasal 1 angka 1 UU PT, PT merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham. Kedudukan PT memisahkan tanggung jawab pribadi pendiri/pemegang saham dengan harta kekayaan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT. Hal ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset pribadi founders dari risiko kerugian bisnis.b. Penyusunan Founders' Agreement dan Struktur Saham Dalam doktrin hukum perjanjian (Pasal 1338 KUHPerdata tentang asas pacta sunt servanda), kesepakatan antar-pendiri wajib dituangkan dalam Founders' Agreement atau Shareholders' Agreement. Perjanjian ini memuat norma tata kelola, pembagian porsi saham (equity split), skema vesting saham, mekanisme exit strategy, serta penyelesaian sengketa. Ketidakjelasan struktur kepemilikan saham sejak awal kerap memicu kelumpuhan manajemen (deadlock) di kemudian hari.c. Pemenuhan Ketentuan Permodalan Perseroan harus memenuhi ketentuan struktur permodalan yang terdiri atas modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor sesuai ketentuan perundang-undangan dan norma akta pendirian yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Perlindungan Aset Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)Bagi startup yang berbasis inovasi dan teknologi, Kekayaan Intelektual (KI) merupakan aset immaterial (intangible assets) paling bernilai yang menjadi pilar utama penilaian valuasi perusahaan.a. Perlindungan Merek dan Hak Cipta Kode Sumber (Source Code) Berdasarkan sistem first-to-file yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, bukan sekadar penggunaan pertama. Pendiri wajib mendaftarkan nama dan logo startup ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Sementara itu, program komputer dan source code dilindungi di bawah rezim Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.b. Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual (IP Assignment) Sering kali program atau inovasi awal diciptakan oleh pendiri secara individu sebelum perusahaan berbadan hukum berdiri. Secara doktrinal, KI tersebut berada pada individu pencipta. Oleh karena itu, diperlukan dokumen pengalihan hak (IP Assignment Agreement) untuk mengalihkan secara sah seluruh hak kekayaan intelektual tersebut dari pribadi pendiri/pengembang kepada entitas badan hukum perusahaan.c. Kerahasiaan Informasi dan Rahasia Dagang Guna melindungi resep bisnis, algoritma, serta data sensitif dari kebocoran, startup harus menerapkan Non-Disclosure Agreement (NDA) kepada karyawan, mitra, maupun calon investor, merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
3. Kepatuhan Regulasi Operasional, Perizinan Berusaha, dan Pelindungan Data PribadiAspek ketiga berkaitan dengan legalitas operasional bisnis agar entitas dapat beroperasi secara sah dalam lanskap industri yang teregulasi.a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (System OSS-RBA) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, startup wajib mengidentifikasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) serta izin operasional atau komersial yang relevan dengan tingkat risiko usahanya.b. Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Bagi startup yang mengoperasikan portal web, aplikasi, atau platform digital, terdapat kewajiban hukum untuk mendaftarkan diri sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Privat kepada Kementerian Komunikasi dan Digital, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat beserta perubahannya.c. Kepatuhan Pelindungan Data Pribadi Pemanfaatan data pemakai platform tunduk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Startup bertindak sebagai Pengendali dan/atau Pemroses Data Pribadi yang wajib menerapkan prinsip-prinsip pemrosesan data secara sah (lawful basis), menyediakan Privacy Policy serta Terms of Service yang transparan, dan menjamin keamanan teknis guna menghindari sanksi administratif maupun sanksi pidana (Pasal 67 dan Pasal 68 UU PDP).

Referensi / Daftar Pustaka

• Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
• Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.
• Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.
• Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.
• Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15.
• Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207.
• Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
• Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.