Kerangka Doktrinal dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pelindungan Data Pribadi Melalui Jalur Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa Pelindungan Data Pribadi (PDP) secara non-litigasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menegaskan era baru perlindungan hak digital di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi yang pesat tidak hanya mendorong efisiensi ekonomi, melainkan juga meningkatkan risiko timbulnya sengketa antara subjek data pribadi (data subject) dengan pengendali data (data controller) maupun pemroses data (data processor). Dalam teori hukum penyelesaian sengketa, penanganan konflik hukum tidak lagi bertumpu secara mutlak pada jalur peradilan formal (litigation), melainkan bergeser ke arah Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Penyelesaian Sengketa Alternatif (APS).

Konsep pemikiran ini sejalan dengan teori kerugian data yang dikembangkan oleh Daniel J. Solove (2006) mengenai Taxonomy of Privacy, yang menekankan bahwa kerugian akibat pelanggaran data pribadi kerap bersifat non-materiil, immaterial, atau berdampak langsung pada reputasi dan hak asasi individu. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi hadir sebagai sarana penegakan hukum yang responsif, adaptif, serta mengedepankan pemulihan hak secara proporsional.

1. Kerangka Normatif Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi dalam UU PDPUU PDP secara eksplisit mengakui dan memberikan ruang legal bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan pelindungan data pribadi di luar pengadilan sebelum melangkah ke proses peradilan.a. Hak Subjek Data dan Gugatan Ganti Rugi Berdasarkan Pasal 12 UU PDP, subjek data pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menegaskan kedudukan hukum (legal standing) subjek data dalam memperjuangkan hak-haknya ketika terjadi kebocoran, penyalahgunaan, atau akses tanpa hak atas data miliknya.b. Pengakuan Mekanisme Penyelesaian di Luar Pengadilan Pasal 64 ayat (1) UU PDP menegaskan bahwa penyelesaian sengketa pelindungan data pribadi dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa alternatif atau lembaga penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Norma ini mengukuhkan keabsahan legal penyelesaian non-litigasi, yang mencakup musyawarah, mediasi, konsiliasi, maupun arbitrase.
2. Bentuk-Bentuk dan Tahapan Penyelesaian Sengketa Non-LitigasiProses penyelesaian sengketa non-litigasi di bidang PDP dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme ADR yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta mandat kelembagaan dalam UU PDP.a. Musyawarah dan Negosiasi Langsung Tahap awal penyelesaian sengketa mengedepankan iktikad baik para pihak (good faith principle). Subjek data pribadi mengajukan keberatan atau klaim langsung kepada Pengendali Data Pribadi untuk meminta penghentian pemrosesan, pemutakhiran data, atau pembayaran ganti rugi atas kerugian yang dialami.b. Mediasi dan Konsiliasi Melalui Lembaga Penyelenggara PDP Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, sengketa dapat difasilitasi oleh lembaga atau badan yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 UU PDP. Mediasi berfungsi menghadirkan pihak ketiga yang netral untuk membantu merumuskan kesepakatan perdamaian (settlement agreement) yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.c. Arbitrase Perlindungan Data Sengketa PDP yang bersumber dari hubungan kontraktual atau komersial antara pengendali data dan subjek data/pihak ketiga dapat diselesaikan melalui klausula arbitrase. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap (final and binding) yang dapat dieksekusi secara serta-merta.
3. Urgensi dan Manfaat Penyelesaian Non-Litigasi dalam Ekosistem DigitalPilihan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi memberikan berbagai keunggulan strategis bagi perkembangan industri dan perlindungan hak-hak masyarakat secara seimbang.a. Efisiensi Waktu dan Biaya (Cost-Effectiveness) Proses peradilan formal (litigasi) sering kali membutuhkan waktu panjang dan biaya yang tidak sedikit. Jalur non-litigasi menawarkan prosedur yang lebih sederhana dan fleksibel, sehingga kepastian hukum bagi korban pelanggaran data pribadi dapat diperoleh dalam waktu relatif singkat.b. Aspek Kerahasiaan (Confidentiality) Sengketa yang melibatkan data pribadi rentan membuka informasi sensitif ke publik jika disidangkan dalam peradilan terbuka. Penyelesaian non-litigasi berlangsung secara tertutup untuk umum, sehingga mampu menjaga kerahasiaan data serta melindungi reputasi bisnis pengendali data tanpa mengabaikan hak-hak korban.c. Restorasi Hak dan Pemulihan Keadaan (Restorative Justice) Pendekatan non-litigasi memfokuskan pada pemulihan kerugian korban (remedy), perbaikan sistem keamanan data oleh pengendali data, serta pemberian ganti rugi yang layak, daripada sekadar menjatuhkan sanksi pidana atau denda administratif.

Referensi / Daftar Pustaka

• Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.
• Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207.
• Solove, D. J. (2006). A Taxonomy of Privacy. University of Pennsylvania Law Review, 154(3), 477–560.
• Sitompul, J. (2012). Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Hukum Pidana. Jakarta: Tatanusa.