Putusan MK terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran membuka persoalan hukum tata negara, batas kewenangan MK, finalitas hasil pemilu, legal standing, hingga potensi constitutional remedial gap.
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menurut saya menyisakan persoalan hukum yang jauh lebih besar daripada sekadar perdebatan mengenai ada atau tidak adanya ijazah.
Perkara ini justru memperlihatkan problem fundamental dalam desain hukum tata negara Indonesia, bagaimana hukum harus bertindak ketika terdapat persoalan mengenai syarat pencalonan seorang Presiden atau Wakil Presiden, tetapi persoalan tersebut baru dipersoalkan setelah pemilu selesai, hasil pemilu telah ditetapkan, dan pasangan calon telah dilantik?
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena syarat pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden bukanlah sekadar formalitas administratif. Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus berpendidikan paling rendah tamat SMA, MA, SMK, MAK, atau sekolah lain yang sederajat. Penjelasan UU Pemilu juga menerangkan bahwa kesederajatan pendidikan tersebut ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, secara normatif persoalan pendidikan adalah syarat pencalonan yang harus dipenuhi oleh setiap calon. Pertanyaannya kemudian berubah menjadi lebih kompleks, apa akibat hukumnya apabila kemudian muncul persoalan serius mengenai terpenuhi atau tidak terpenuhinya syarat tersebut setelah proses pemilu selesai?
Dalam perkara a quo, Mahkamah Konstitusi pada akhirnya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum. Namun yang menarik, dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan bahwa dalam persidangan tidak ditemukan atau didapatkan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma di luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan pendidikan paling rendah SMA atau sederajat.
Di sinilah paradoks hukum tersebut muncul.
Di satu sisi, Mahkamah tidak memberikan diskualifikasi. Di sisi lain, Mahkamah juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan yang menjadi dasar penyetaraan sebagaimana dipersoalkan dalam perkara.
Saya tidak ingin menarik kesimpulan serampangan bahwa putusan tersebut berarti Mahkamah telah menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden. Itu bukan amar putusannya. Justru karena permohonan dinyatakan tidak dapat diterima, persoalan tersebut tidak berujung pada perintah pembatalan pencalonan maupun pemberhentian dari jabatan. Mahkamah sendiri secara eksplisit menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana dimohonkan para Pemohon.
Namun justru keadaan inilah yang menarik untuk dikaji secara ilmiah.
Apabila syarat pencalonan adalah syarat yang bersifat imperatif, lalu apa mekanisme hukum yang tersedia apabila terdapat dugaan kuat bahwa syarat tersebut tidak terpenuhi, sementara orang yang bersangkutan sudah berubah status dari “calon” menjadi “pejabat negara”?
Di sinilah saya melihat adanya persoalan yang dapat disebut sebagai constitutional remedial gap, yaitu adanya jarak antara norma yang menentukan syarat jabatan dengan mekanisme hukum yang menyediakan akibat apabila syarat tersebut ternyata dipersoalkan setelah jabatan diperoleh.
Persoalannya bukan sekadar apakah Mahkamah Konstitusi “boleh” atau “tidak boleh” memeriksa. Persoalannya adalah forum mana yang memiliki kewenangan, siapa yang memiliki kedudukan hukum, objek apa yang dapat disengketakan, kapan sengketa dapat diajukan, dan apa bentuk putusan yang secara hukum dapat diberikan.
Masalah pertama: apakah persoalan syarat pencalonan masih dapat diperlakukan sebagai sengketa hasil pemilu?
Secara konstitusional, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Karena itu, PHPU pada dasarnya mempunyai objek, subjek, dan batas waktu yang ditentukan oleh hukum.
Dalam perkara ini, KPU sendiri mempersoalkan apakah dalil mengenai syarat pendidikan Gibran sebenarnya merupakan sengketa proses pemilu yang seharusnya diselesaikan dalam mekanisme lain, bukan sengketa hasil yang menjadi kewenangan MK. KPU juga mempersoalkan kedudukan hukum para Pemohon karena mereka bukan pasangan calon yang menurut ketentuan hukum mempunyai statutory standing untuk mengajukan PHPU Presiden dan Wakil Presiden.
Argumentasi tersebut tentu memiliki dasar.
Sistem hukum pemilu memang sengaja membangun mekanisme penyelesaian sengketa secara berjenjang dan dengan batas waktu tertentu. Tujuannya adalah agar hasil pemilu pada akhirnya memperoleh kepastian hukum. Tanpa finalitas, pemilu akan selalu berada dalam keadaan terbuka untuk disengketakan dan legitimasi pemerintahan tidak pernah benar-benar stabil.
Tetapi persoalan menjadi berbeda apabila suatu keadaan atau bukti baru muncul setelah seluruh tahapan tersebut selesai.
Di sinilah hukum menghadapi persoalan temporal.
Hukum pemilu dirancang untuk menyelesaikan sengketa ketika subjeknya masih berada dalam frasa regulasi “calon”. Tetapi bagaimana apabila persoalan mengenai kelayakan calon baru dipersoalkan ketika subjek tersebut telah menjadi pemegang jabatan konstitusional?
Perubahan status tersebut tidak boleh diabaikan.
Sebab ketika seseorang masih menjadi calon, instrumen hukumnya adalah verifikasi, pencegahan, koreksi, sengketa proses, atau diskualifikasi.
Namun ketika seseorang telah dilantik, persoalannya berubah menjadi persoalan jabatan konstitusional dan pemberhentian pejabat.
Ahli yang dihadirkan dalam persidangan juga menjelaskan konstruksi tersebut: setelah pelantikan, status hukum seseorang berubah dari calon menjadi pemegang jabatan konstitusional sehingga sistem hukum yang mengaturnya juga berubah.
Masalah kedua: apakah impeachment dapat menjadi jalan keluarnya?
Di sinilah Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 menjadi relevan.
Pasal 7A mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Kemudian Pasal 7B memberikan mekanisme konstitusionalnya. DPR terlebih dahulu harus mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut. Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, proses selanjutnya berada di DPR dan MPR.
Tetapi di sinilah muncul persoalan konseptual.
Apakah seseorang yang sejak awal tidak memenuhi syarat sebagai calon harus diperlakukan sebagai pejabat yang “tidak lagi memenuhi syarat”?
Kedua konsep tersebut tidak identik.
Ada perbedaan antara:
tidak memenuhi syarat sejak awal
dengan tidak lagi memenuhi syarat ketika sedang menjabat.
Yang pertama adalah persoalan candidate eligibility.
Yang kedua adalah persoalan constitutional office-holding.
Jika sejak awal seseorang tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon, maka persoalannya secara konseptual adalah cacat pada pintu masuk menuju jabatan. Sebaliknya, impeachment bekerja dalam konteks seseorang yang telah memperoleh jabatan dan kemudian harus diberhentikan berdasarkan alasan konstitusional.
Karena itu, menurut saya, tidak tepat pula apabila persoalan ini disederhanakan menjadi:
“Kalau bukan PHPU, berarti tinggal impeachment.”
Tidak sesederhana itu.
Justru harus dijawab terlebih dahulu apakah mekanisme impeachment dalam Pasal 7A–7B memang dirancang untuk mengoreksi cacat pencalonan yang sudah ada sebelum seseorang menduduki jabatan, ataukah untuk memberhentikan pejabat yang sedang menjabat karena alasan yang ditentukan konstitusi?
Pertanyaan inilah yang menurut saya belum mendapatkan jawaban normatif yang benar-benar tuntas dalam desain hukum kita.
Masalah ketiga: kalau MK menemukan persoalan, apakah MK dapat menciptakan sendiri remedinya?
Di sinilah prinsip pembatasan kewenangan peradilan konstitusi menjadi sangat penting.
Mahkamah Konstitusi bukan pembentuk undang-undang dalam pengertian biasa. Dalam tradisi hukum tata negara, MK sering dipahami sebagai negative legislator, meskipun praktik putusan konstitusional modern tentu jauh lebih kompleks daripada sekadar membatalkan norma.
Persoalannya, apabila MK dalam perkara seperti ini menyatakan seorang Wakil Presiden tidak sah dan kemudian harus menentukan sendiri seluruh akibat hukumnya, Mahkamah akan berhadapan dengan sejumlah pertanyaan yang sangat kompleks.
Apakah pelantikan harus dibatalkan?
Apakah hasil pemilu harus dianggap cacat?
Apakah suara yang diperoleh pasangan calon harus dinyatakan tidak sah?
Apakah Presiden tetap sah?
Apakah jabatan Wakil Presiden otomatis kosong?
Siapa yang mengisi jabatan tersebut?
Apakah MPR harus segera bersidang?
Atas dasar hukum apa seluruh akibat tersebut diperintahkan?
Para Pemohon dalam perkara ini bahkan meminta agar setelah pembatalan pelantikan, MPR diperintahkan memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu 60 hari berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Tetapi persoalan utamanya Apakah Pasal 8 ayat (2) dapat langsung diterapkan untuk keadaan yang terjadi bukan karena Wakil Presiden meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan, melainkan karena dipersoalkan bahwa sejak awal ia tidak memenuhi syarat sebagai calon?
Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif kita belum memberikan jawaban yang benar-benar eksplisit.
Karena itu, saya tidak akan mengatakan bahwa MK “tidak boleh” memberikan putusan yang progresif. Tetapi harus diakui bahwa semakin jauh suatu putusan bergerak dari sekadar menguji atau menyelesaikan perkara menuju penciptaan mekanisme baru, semakin besar pula pertanyaan mengenai batas kewenangan yudisial yang harus dijawab.
Masalah keempat: final and binding bukan berarti seluruh persoalan hukum menjadi selesai
Sering kali dalam perdebatan publik muncul kalimat:
“Putusan MK final dan mengikat, selesai.”
Pernyataan tersebut benar dalam konteks finalitas putusan, tetapi tidak boleh dipahami secara berlebihan.
Final dan mengikat berarti putusan MK tidak tersedia upaya hukum biasa dan harus dihormati sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum sesuai objek perkara yang diputus.
Namun finalitas putusan tidak otomatis berarti setiap kemungkinan persoalan hukum yang berkaitan dengan suatu jabatan menjadi tidak dapat dipersoalkan untuk selamanya.
Dalam perkara ini, MK tidak menyatakan dalam amar bahwa Gibran terbukti tidak memenuhi syarat pendidikan. Sebaliknya, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum. Pada saat yang sama, pertimbangan Mahkamah menyebut tidak ditemukannya bukti meyakinkan mengenai ijazah/sertifikat/diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan.
Maka harus dibedakan antara:
apa yang menjadi temuan atau pertimbangan Mahkamah dan apa yang benar-benar diputus dalam amar putusan.
Perbedaan ini sangat penting dalam membaca putusan pengadilan secara ilmiah.
Lalu bagaimana dengan PTUN?
Menurut saya, bagian ini juga tidak boleh disederhanakan dengan mengatakan bahwa PTUN “tidak berani” mengadili.
Persoalannya bukan keberanian hakim.
Persoalannya adalah kompetensi absolut dan pembagian yurisdiksi.
Hukum pemilu memang membagi berbagai jenis sengketa kepada berbagai institusi. Sengketa proses, pelanggaran pemilu, sengketa hasil, dan persoalan administrasi pemerintahan mempunyai sistem penyelesaian yang berbeda.
Bahkan dalam perkara ini, KPU berargumentasi bahwa persoalan yang diajukan para Pemohon lebih dekat dengan sengketa proses yang berada dalam ranah Bawaslu daripada sengketa hasil yang menjadi kewenangan MK.
Karena itu, masalah sebenarnya adalah fragmentasi yurisdiksi.
Masing-masing lembaga mempunyai kewenangan tertentu, tetapi ketika suatu persoalan melewati batas waktu dan tahapan, bisa muncul pertanyaan:
Siapa yang akhirnya memiliki kewenangan untuk memberikan remedy?
Jika Bawaslu berwenang pada tahapan tertentu, MK berwenang atas hasil pemilu dalam batas tertentu, PTUN memiliki batas terhadap objek tertentu, sedangkan setelah pelantikan berlaku sistem pemberhentian Presiden/Wakil Presiden, maka terdapat kemungkinan munculnya ruang hukum yang tidak secara eksplisit dijembatani oleh undang-undang.
Dan di situlah problem konstitusionalnya.
Kita akhirnya berhadapan dengan persoalan ex tunc dan ex nunc
Dalam teori hukum, persoalan ini dapat dibaca melalui dua pendekatan.
Pendekatan ex tunc melihat cacat hukum sebagai cacat yang melekat sejak awal.
Jika benar syarat pencalonan tidak terpenuhi, maka secara teoritis dapat dikatakan bahwa cacat tersebut telah ada sejak proses pencalonan.
Tetapi konsekuensinya sangat besar.
Jika ditarik sampai ke belakang, maka bukan hanya jabatan yang dipersoalkan, tetapi seluruh rantai hukumnya:
pencalonan - penetapan calon - pemilu - penetapan hasil - pelantikan.
Sementara pendekatan ex nunc lebih menekankan akibat hukum sejak saat putusan atau tindakan hukum tertentu diberlakukan ke depan.
Pendekatan ini lebih mudah menjaga kepastian dan stabilitas pemerintahan, tetapi kemudian menimbulkan pertanyaan:
Bagaimana dengan cacat yang sesungguhnya telah ada sejak awal?
Inilah dilema yang sebenarnya.
Kita tidak boleh mengorbankan integritas persyaratan jabatan hanya demi stabilitas. Tetapi kita juga tidak boleh mengorbankan kepastian hukum dan stabilitas pemerintahan hanya karena setiap cacat masa lalu dapat digunakan untuk membongkar kembali hasil pemilu yang telah final.
Hukum tata negara harus menemukan titik keseimbangannya.
Maka persoalan ini seharusnya tidak dibawa ke arah konflik politik
Bagi saya, perdebatan mengenai perkara ini seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan:
“Pro-Gibran atau anti-Gibran?”
Pertanyaan tersebut terlalu sederhana untuk persoalan hukum tata negara sebesar ini.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:
Apakah sistem hukum Indonesia telah menyediakan mekanisme yang jelas, konsisten, dan konstitusional untuk menyelesaikan dugaan cacat syarat pencalonan Presiden atau Wakil Presiden yang baru diketahui setelah pelantikan?
Jika jawabannya belum, maka persoalan tersebut bukan semata persoalan individu.
Ia adalah persoalan desain hukum pemilu dan hukum tata negara Indonesia.
Sebab hukum yang baik bukan hanya hukum yang mampu menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Hukum yang baik juga harus mampu menjawab:
siapa yang memeriksa, melalui forum apa, dengan standar pembuktian apa, dalam batas waktu berapa lama, dan apa akibat hukum yang dapat diberikan.
Penutup
Pada akhirnya, saya melihat Putusan MK dalam perkara ini sebagai cermin dari persoalan yang lebih besar dalam sistem ketatanegaraan kita.
Mahkamah telah berhadapan dengan sebuah perkara yang membawa dua kepentingan konstitusional sekaligus menjaga integritas persyaratan calon pejabat negara dan menjaga kepastian hukum serta finalitas hasil pemilu.
Keduanya sama-sama penting.
Tidak tepat jika demi integritas pemilu kemudian seluruh finalitas hasil pemilu dapat dibuka kembali tanpa batas. Tetapi juga tidak tepat jika finalitas pemilu digunakan untuk menutup seluruh kemungkinan koreksi terhadap cacat fundamental yang baru diketahui kemudian.
Karena itu, menurut saya, problem terbesar dari perkara ini bukan sekadar apakah MK seharusnya mendiskualifikasi atau tidak mendiskualifikasi Gibran.
Problem yang jauh lebih mendasar adalah:
Jika benar terdapat persoalan mengenai pemenuhan syarat pencalonan, siapakah yang secara konstitusional berwenang memberikan remedy setelah orang tersebut telah berubah status dari calon menjadi Wakil Presiden?
Jika jawabannya tidak ditemukan secara tegas dalam hukum positif, maka kita sedang berhadapan dengan constitutional remedial gap.
Dan kekosongan seperti ini tidak semestinya diselesaikan dengan improvisasi politik, tekanan publik, ataupun penafsiran yang dipaksakan terhadap kewenangan suatu lembaga.
Ia harus dijawab melalui rekonstruksi hukum yang jelas: siapa yang berwenang, kapan kewenangan itu digunakan, siapa yang mempunyai legal standing, apa objek pemeriksaannya, bagaimana standar pembuktiannya, serta apa akibat hukum apabila suatu syarat konstitusional ternyata memang tidak terpenuhi.
Sebab pada akhirnya, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya status seorang Wakil Presiden.
Yang dipertaruhkan adalah prinsip bahwa dalam negara hukum, baik kekuasaan maupun koreksi terhadap kekuasaan sama-sama harus mempunyai dasar hukum.
Dan justru di situlah perkara ini menjadi penting untuk dibicarakan secara ilmiah.
Catatan sumber: Narasi di atas sengaja membedakan antara temuan/pertimbangan MK dan amar putusan, agar tidak muncul klaim yang keliru bahwa MK telah memutus Gibran “tidak sah” sebagai Wakil Presiden. Status perkara, agenda persidangan, serta putusan 6 Oktober 2026 dapat diverifikasi pada dokumentasi resmi MK. Serta ketentuan syarat pendidikan dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu dan penjelasannya
Catatan: Artikel ini berisi informasi hukum umum untuk tujuan edukasi dan bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Membaca artikel ini tidak menimbulkan hubungan advokat–klien. Peraturan dapat berubah; pastikan Anda memeriksa ketentuan terbaru.