Hak pekerja yang terkena PHK diatur dalam PP No. 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK. Besarnya ditentukan oleh tiga hal: masa kerja, upah, dan alasan PHK

Jawaban

Dasar hukum
Hak pekerja yang terkena PHK diatur dalam PP No. 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK. Besarnya ditentukan oleh tiga hal: masa kerja, upah, dan alasan PHK.

Komponen yang dihitung

Uang pesangon: untuk masa kerja 5 tahun sampai kurang dari 6 tahun, dasarnya 6 bulan upah.
Uang penghargaan masa kerja (UPMK): untuk masa kerja 3 sampai kurang dari 6 tahun, dasarnya 2 bulan upah.
Uang penggantian hak (UPH): antara lain cuti tahunan yang belum diambil dan biaya pulang, serta hak lain sesuai perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB.

Pengaruh alasan PHK
Pada PHK karena efisiensi, pengali uang pesangon bergantung pada alasannya:

Efisiensi karena perusahaan mengalami kerugian: uang pesangon dikali 0,5.
Efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian: uang pesangon dikali 1.

UPMK dan UPH tetap dihitung penuh pada kedua kondisi tersebut.

Simulasi untuk contoh di atas
Upah yang dipakai adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap, yaitu Rp8.000.000.

Efisiensi untuk mencegah kerugian: pesangon 6 × Rp8.000.000 = Rp48.000.000, ditambah UPMK 2 × Rp8.000.000 = Rp16.000.000. Totalnya Rp64.000.000 belum termasuk UPH.
Efisiensi karena perusahaan rugi: pesangon 0,5 × 6 × Rp8.000.000 = Rp24.000.000, ditambah UPMK Rp16.000.000. Totalnya Rp40.000.000 belum termasuk UPH.

Hal penting lain
PHK sebaiknya diawali perundingan dan dilakukan dengan alasan yang sah. Pekerja berhak meminta penjelasan tertulis tentang alasan PHK dan dasar perhitungan hak-haknya. Angka di atas adalah simulasi umum. Hasil sebenarnya dapat berbeda sesuai perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB, serta fakta kasusnya.

Penting: Jawaban ini adalah informasi hukum umum atas pertanyaan yang telah dianonimkan. Ini bukan nasihat hukum untuk kasus Anda dan tidak menimbulkan hubungan advokat–klien. Fakta yang berbeda dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda, dan peraturan dapat berubah.